1.SITU
ADALAH
PEMBERIAN IZIN TEMPAT USAHA KEPADA SEORANG
ATAU BADAN USAHAYANG TIDAK MENIMBULKAN GANGGUAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DI
LOKASI TERTENTU.
DIKELUARKAN OLEH
PEMERINTAH DAERAH
TINGKAT II
(BUPATI/WALIKOTA).
DITERBITKAN UNTUK
JANGKA WAKTU 3 TAHUN DAN HARUS DIPERPANJANG
2. SIUP
•SURAT IZIN YANG DIBERIKAN KEPADA PENGUSAHA UNTUK DAPAT
MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DIBIDANG PERDAGANGAN DAN JASA.
•SIUP BESAR DIKELUARKAN OLEHPEMERINTAH TINGKAT I ATAS
NAMA MENTERI DAN MASA BERLAKUYA 5 TAHUN DAN DIPEPANJANG KEMBALI
•SIUP KECIL DAN
MENENGAH DIKELUARKAN DARI PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II ATAS NAMA MENTERI(DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAN MASA BERLAKUNYA SELAMA PERUSAHAAN MASIH
MENJALANKAN USAHANYA
3.NPWP
ØNOMOR
YANG DIBERIKAN KEPADA WAJIB PAJAK SEBAGAI SARANA ADMINISTRASI PERPAJAKAN YANG
DIPERGUNAKAN SEBAGAI TANDA PENGENAL DIRI(IDENTITAS WP) DALAM MELAKSANAKAN HAK
DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK.(UU NO 16 TAHUN 2000 SEBELUMNYA UU NO 6 TAHUN 1983.
PASAL 39 JIKA TIDAK MENDAFTAR DIKENAKAN SANKSI PIDANA.
ØNPWP
DITERBITKAN OLEH KANTOR PELAYANAN PAJAK SESUAI DOMISILI.
Ø
ØMASA
BERLAKUNYA SELAMA PERUSAHAAN MELAKUKAN KEGIATAN
4, TDP/ NRP
qDAFTAR
CATATAN RESMI SEBAGAI BUKTI BAHWA PERUSAHAAN TELAH MELAKUKAN WAJIB DAFTAR
PERUSAHAAN SESUIA UU NO 3 TAHUN 1982, sebagai data pagi pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan bagi usaha.
q
qDITERBITKAN
OLEH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PEMDA TINGKAT II.
qMASA
BERLAKUNYA 5 TAHUN DAN DIPERPANJANG KEMBALI DAN WAJIB DIPERBAHARUI
ELAMBAT-LAMBATNYA 3 BULAN SEBELUM MASA BERLAKUNYA BERAKHIR
5. NRB
ü NOMOR
REKENING YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MEMPERLANCAR USAHA DALAM
MELAKUKAN TRANSAKSI
PEMBAYARAN DAN SETORAN DENGAN MNGGUNAKAN JASA BANK DALAM MENJAGA KEAMANAN
KEUANGAN PERUSAHAAN.
ü DITERBITKAN
OLEH BANK DIMANA KITA MENDAFTARKAN DIRI.
ü MASA
BERLAKUNYA SELAMA KITA AKTIF MENGGUNAKAN REKENING TERSEBUT.
6. AMDAL
o HASIL KAJIAN MENGENAI DAMPAK BESAR DAN PENTING DARI
SUATU KEGIATAN USAHA YANG DIRENCANAKAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUPYANG DIGUNAKAN
UNTUK PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN MENGENAI PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA DI INDONESIA.
o AMDAL SEHARUSNYA DILAKUKAN OLEH PEMILIK PROYEK, TETAPI
JIKA TIDAK MAMPU DAPAT DISERAHKAN KEPADA KONSULTAN SWASTA ATAU KEPADA
PEMERINTAH DALAM HAL INI STAFF DARI DEPARTEMEN
LINGKUNGAN HIDUP.
o. KEPUTUSAN HASIL AMDAL
SELAMA TIDAK ADA PERUBAHAN KEGIATAN/USAHADAN RENCANA
KEGIATANU/USAHA TETAP BERLAKU SELAMA
KEGIATAN/USAHA BERJALAN TIDAK MEMBERIKAN DAMPAK NEGATIF
Tidak ada komentar:
Posting Komentar